Makalah Pemerintah, Negara dan Warga Negara

MAKALAH
PEMERINTAH, NEGARA DAN WARGA NEGARA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Terstruktur Pada Mata Kuliah Ilmu Sosial Dasar

Dosen :

Drs. Idad Suhada, M.Pd

Buhori Muslim, M.Ag

Disusun Oleh :

Kelompok 6

Anggota :

Andri Andriansyah (1142080007)

Hazmi Fauzi (1142080031)

KELAS A/ SEMESTER 2

PRODI PENDIDIKAN KIMIA

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2015

1. Pengertian Pemerintah

      Dalam bahasa Inggris, govern (pemerintah), Sebagai kata kerja, berasal dari kata latin gubernare atau kybernan yang artinya mengemudikan (sebuah kapal), sedangkan kata bendanya adalah governance (latin gubernantia), menunjukkan metode atau sistem pengemudian atau manajemen organisasi. Kata kerja govern digunakan dalai bidang politik, yang kata bendanya menjadi government.  Dewasa ini kecenderungan mengembalikan makna pemerintahan dari government ke governance dalam arti yang lebih luas lagi. Menurut kamus, istilah government dapat diartikan pemerintah dan dapat juga diartikan pemerintahan.

      Di sisi lain, makna pemerintahan ada dua, yaitu pemerintahan negara dalai arti sempit terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kabinet (dewan menteri). Pemerintahan negara dalam arti luas adalah gabungan alat-alat kelengkapan negara, baik legislatif (DPR), eksekutif (presiden) maupun yudkatif (MA). Selengkapnya, Pengertian pemerintahan secara terminologis yaitu:

1.      Pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga negara sebagaimana diatur dalai UUD suatu negara;

2.      Pemerintah dalam arti luas ialah semua lembaga negara yang oleh kosntitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Di indonesia, kedudukannya berada di bawah UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif.

3.      Pemerintahan dalam arti sempit ialah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja;

4.      Pemerintah dalam arti tersempit ialah lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan;

5.      Pemerintah dalai arti pelayan. Pemerintahan dianggap Sebagai warung dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan.

6.      Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi) yang pada umumnya dihadapkan dengan konsep pemerintah daerah;

7.      Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah. Pemerintah dalam arti ini dikenal dalai negara yang menggunakan asas dekonsentrasi dan dsesentralisasi, misalnya diatur oleh UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah. Kekuasaan (urusan) pusat di daerah dikelola oleh pemerintah wilayah.

2. Bentuk – Bentuk Pemerintahan

1.      Bentuk Pemerintahan Klasik

      Teori-teori tentang bentuk pemerintahan klasik pada umumnya masih menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mac Iver dan Leon Duguit yang menyetakan bahwa bentuk negara sama dengan bentuk pemerintahan. Prof. Padmo Wahyono, SH juga berpendapat bahwa bentuk negara aristokrasi dan demokrasi adalah bentuk pemerintahan klasik, sedangkan monarki dan republik adalah bentuk pemerintahan modern. 

      Dalam teori klasik pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya.

a.      Ajaran plato (249 – 347 SM)

       Plato mengemukakan lima bentuk pemerintahan negara. Kelima bentuk itu menurut Plato harus sesuai dengan sifat – sifat tertentu manusia. Adapun kelima bentuk itu sebagai berikut. 

1.      Aristrokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipengang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan, 

2.      Timokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang – orang yang ingin mencapai kemashuran dan kehormatan, 

3.      Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan, 

4.      Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata, 

5.      Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani (sewenang – wenang) sehingga jauh dari cita – cita keadilan.

b.      Ajaran Aristoteles (384 – 322 SM)

       Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu jumlah orang memegang pucuk pemerintahan dan kualitas pemerintahannya. Berdasarkan dua kriteria tersebut, perbedaan bentuk pemerintahan adalah sebagai berikut. 

1. Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh satu orang demi kepentigan umum, sifat pemerintahan ini baik dan ideal. 
2. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh saru orang demi kepentingan pribadi, bentuk pemerintahan ini buruk dan kemerosotan. 
3. Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk pemerintahan ini merupakan pemerosotan dan buruk. 
4. Politea, yaitu bentuk pemerintahan yang dianggap oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal. 
5. Demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagina orang. Bentuk pemerintahan ini kurang baik dan merupakan pemerosotan.

c.       Ajaran polybios (204 – 122 M)

      Ajaran polybios yang dikenal dengan teori Siklus, sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal politea dan demokrasi.

       Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan kekuasaan atas nama rakyat dengan baik dan dapat dipercaya. Namun pada perkembangannya, para penguasa dalam hal ini adalah raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang – wenang dan menindas rakyat. Bentuk pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani. 

      Dalam situasi pemerintahan tirani yang sewenang – wenang, mumcullah kaum bengsawan yang bersekongkol untuk melawan. Mereka bersatu untuk mengadakan pemberontakan sehingga kekuasaan beralih kepada mereka. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh beberapa orang dan memperhatikan kepentingan umum. Pemerintahan pun berubah dari tirani menjadi aristokrasi. 

      Aristokrasi yang semula baik dan memperhatikan kepentingan umum, pada perkembangan tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri. Keadaan itu mengakibatkan pemerintahan Aristokrasi bergeser ke Oligarki. 

      Dalam pemerinyahan Oligarki yang tidak memiliki keadilan rakyat mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasib lewat pemberontakan. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Akibatnya, pemerintahan bergeser menjadi demokrasi. Namun, pemerintahan demokrasi yang awalnya baik lama kelamaan banyak diwarnai kekacauan, kebobrokan, dan korupsi sehingga hukum sulit ditegakkan. Akibatnya pemerintahan berubah menjadi okhlokrasi. Dari pemerintahan okhlokrasi ini kemudian muncul seorang yang kuat dan berani yang dengan kekerasan dapat memegang pemeritahan. Dengan demikian, pemerintahan dipengang oleh satu tangan lagi dalam bentuk monarki. 

      Perjalanan siklus pemerintahan diatas memperlihatkan kepada kita adanya hubungan kausal (sebab – sebab) antara bentuk pemerintahan yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya polybios beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu dengan yang lain merupakan akibat dari pemerintahan yang sebelumnya telah ada.

2.      Bentuk Pemerintahan Monarki (Kerajaan)

      Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara bentuk pemerintahan “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun – temurun, maka kita berhadapan dengan Monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun – temurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan Republik. 

      Dalam praktik – praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dan republik dapat dibedakan atas:

a.      Monarki absolut 

      Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu,, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan wewenang yang hrus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh Perancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi (negara adalah saya).

b.      Monarki konstitusional 

       Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang – undang dasar (konstitusi). Proses monarki kontitusional adalah sebagai berikut: 

1.      Ada kalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena takut dikudeta. Contohnya: negara Jepang dengan hak octroon. 

2.      Ada kalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contohnya: inggris yang melahirkan Bill of Rights I tahun 1689, Yordania, Denmark, Aarab Saudi, Brunei Darussalam.

c.       Monarki parlementer 

      Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan, eksekutif dipegang oleh kabinet (perdanan menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagain kepala negara (simbol kekeuasaan) yang kedudukannya ridak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di negara Inggris, Belanda, dan Malaysia.

3.      Bentuk Pemerintahan Republik

      Dalam pelaksaaan bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik kontitusional, dan republik parlementer. 

a.      Republik absolut 

      Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidak berfungsi. 

b.      Republik konstitusional 

      Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. 

c.       Republik parlementer 

      Dalam sistem republik palementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu – gutat. Sedangkan kepala pemerintah berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.

3. Pengertian Negara

      Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

4. Bentuk-Bentuk Negara

Beberapa bentuk pemerintahan yang pernah ada antara lain Sebagai berikut:

a.      R. Kraneburg membagi bentuk negara kepada tiga bentuk yaitu: monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki ditandai dengan adanya satu orang yang mengepalai pemerintahan. Oligarki dimana beberapa orang berkuasa, adapun demokrasi yaitu rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi.

b.      L.V Ballard, membagi bentuk negara kepada dua yaitu negara-negara kekuasaan (power states) dan negara-negara kesejahteraan (welfare states). Negara-negara kekuasaan ialah negara dimana kehendak rakyat diorganisir oleh seseorang atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan dalam negara. Adapun negara-negara kesejahteraan ialah negara dimana kehendak rakyat dinyatakan secara langsung oleh rakyat dalai pemilihan umum.

c.       Thomas Hobbes membagi bentuk negara kepada kerajaan, demokrasi dan aristokrasi. Kerajaan, kedaulatan pada seseorang saja, demokrasi, kedaulatan pada semua rakyat dan aristokrasi, kedaulatan pada beberapa orang saja.

d.      Montesquieu membagi bentuk negra kepada tiga yaitu republik, kerajaan dan depotisme. Republik, rakyat yang memegang kekuasaan. Kerajaan, kekuasaan pada satu orang saja, dan depotisme, pemerintahan yang sewenang-wenang. (F. isjwara, 1999:183)

5. Pengertian Warga Negara

      Berdirinya suatu negara yang merdeka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tepat, dan pemerintah yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa ada wilayah tertentu, tidak mungkin ada negara. Demikian pula rakyat yang tetap.

       Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam suatu negara disebut warga negara. Ia mempunyai kewajiban terhadap negara dan sekaligus mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.

       Setiap warga negara adalah penduduk, sedangkan penduduk tidak selalu warga negara karena ada kemungkinannya Sebagai orang asing. Kalau demikian, penduduk suatu negara mempunyai hubungan yang tidak terputus walalupun warga negara yang bersangkutan telah berdomisili di luar negeri selama dia tidak memutuskan kewarganegaraanya. Sebaliknya, seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dari negara untuk melindunginya.

Ada dua asas dalam menentukan waga negara:

1.      Asas ius Soli (asas daerah kelahiran) adalah kewarganegaraan seseorang yang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Seseorang adalah warga negara dari negara B karena ia dilahirkan di Negara B tersebut.

2.      Asas Ius Sanguinis (asas keturunan) bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari orang yang bersangkutan. Seorang adalah warga negara A karena orang tuanya adalah warga negara A.

       Pada saat sekarang ini, yang hubungan antarnegara telah semakin baik dan saranan pengangkutan pun sudah sedemikian moderennya, dapat saja terjadi seseorang untuk berdomisili di negara lain. Apabila ia melahirkan anak di negara tersebut, penentu warga negara anak tersebut bergantung pada asas yang dikenakan oleh negara yang bersangkutan. Kalau asas ius soli yang dipakai, anak tersebut menjadi warga negara dari negara tersebut. Dengan demikian, putuslah hubungannya dengan negara asal dari orang tuanya. Karena alasan-alasan ini, pada beberapa negara telah meninggalkan asas ius soli dan menganut asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis ini sangat  bermanfaatnya bagi negara-negara yang terletak berdampingan dengan negara lainnya tanpa dibataasi oleh laut, seperti negara-negara eropa kontinental, yang penduduknya dapat mudah berpindah tempat tinggal. Dengan asas ius sanguinis ini, anak-anak yang dilahirkan di negara lain akan tetap menjadi warga negara asal orang tuannya selama orang tuannya masih tetap menganut kewarganegaraan dari negara asalnya. Sebaliknya bagi negara-negara tertentu, terutama negara-negara imigrasi, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, untuk tahap pertama akan lebih menguntungkan apabila mereka  menganut asas ius soli, sebab anak-anak dari para imigran di negra-negara tersebut akan menjadi warga negara mereka dan putuslah hubungan dengan negara asal orang tuannya.

6. Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Setiap warga negara indonesia mempunyai tugas dan kewajiban yang sama seperti terdapat pada UUD 1945.

1.      Tugas, kewajiban, dan kewenangan WNI

a.      Setiap warga negara memiliki kebebasan, tetapi dalam setiap kebebasan itu melekat juga kewajiban.

b.      Di dalam hubungan dengan sesama manusia, kita wajib menghormati orang lain, sedangkan dalam hubungannya dengan negara, kita wajib taat menjungjung tinggi hukum dan pemerintahan.

c.       Setelah menjalankan kewajibannya atau hak-haknya kepada negara, negara menganut keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Setiap warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Gagasan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ini sebenarnya sudah ada sejak berabad yang lalu.

Khususnya di Indonesia, Sumber kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara hukum merupakan perwujudan rasa kesadaran hukum dari rakyat yang didasarkan kepada persamaan derajat dan kedudukan antara warga negara dengan pemerintahan atau penguasa. Ini berarti di negara indonesia tidak dibenarkan ada istilah “orang yang kebal terhadap hukum”. Misalnya, seseorang membawa kendaraan bermotor di jalan yang terlarang, maka polisi mengadilinya karena melakukan pendengaran. Kalau yang melanggar itu seorang TNI misalnya, ia pun harus diadili. UUD 1945 tidak mengenal perbedaan antara warga negara biasa, anggota pegawai negeri, pejabat dan lain-lain. Semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Di bawah ini diuraikan tentang tugas, kewenangan, dan kewajiban warga negara:

a.      Menjungjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku;

b.      Mebayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan negara kepadanya;

c.       Membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri;

d.      Menyukseskan pemilu, Baik Sebagai peserta atau petugas penyelenggara;

e.      Mendahulukan kepentingan negara/umum daripada kepentingan pribadi;

f.        Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara;

g.      Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional;

h.      Hak untuk mendapat perlindungan atas diri dan harta benda;

i.        Hak untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan negara;

j.        Hak untuk mendapatkan dan menikmati hasil pembangunan;

k.       Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu;

l.        Hak untuk mengembangkan minat dan kemampuan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum dan sebagainya.

Dalam UUD 1945 secara umum ditemukan asas-asas hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara diatur dalam pasal 27-31. Berikut ini pasal-pasal dalam UUD 1945.

1.      Pasal 27 ayat 1, “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan…..

2.      Pasal 27 ayat 2, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

3.      Pasal 28 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

4.      Pasal 28 A, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

5.      Pasal 28 B, (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

6.      Pasal 28 C, (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalai memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun maysarakat, bangsa dan negaranya.

7.      Pasal 28 D, (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) setip warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

8.      Pasal 28E, (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

9.      Pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

10.  Pasal 28G, (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, maratabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat  maratabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

11.  Pasal 28H, (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang mendapatkan kemudahan Dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh Sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

12.  Pasal 28I, (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui Sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadan apapun. (2) setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

13.  Pasal 28J, (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-niali agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

14.  Pasal 29 ayat 2, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

15.  Pasal 30, “tiap-tiap warga negara berhak (dan wajib) ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”

16.  Pasal 31, “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.”

Pasal-pasal yang menyangkut hak warga negara di atas dimuat dalam 5 pasal. Ini lebih banyak diatur daripada kewajiban warga negara itu sendiri.  Semua ini menandakan bahwa warga negara untuk mengatur warganya begitu luas, sedangkan kewajibannya sendiri relatif sedikit. Kewajiban warga negara diatur dalam pasal-pasal berikut:

1.      Pasal 27 ayat 1, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalai hukum dan pemerintahaan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

2.      Pasal 30, “ tiap-tiap warga negara berhak (dan wajib) ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”

3.      Pasal 31, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Kewajiban warga negara menjungjung tinggi hukum menunjukkan bahwa warga negara harus taat hukum. Siapa pun dan bagaimanapun posisi warga negara itu, apabila sudah berhadapan dengan hukum, ia tidak bisa menghindar dari jeratan hukum. Demikian pula, terhadap pemerintahan. Warga negara berkewajiban menaati penguasa yang legitimate, adil, dan jujur. Penguasa ibarat sopir dalam sebuah kendaraan. Warga negara Sebagai penumpang sudah seyogyanya mengikuti sopirnya.  Apabila penumpangnya ribut terus menerus, kendaraan itu tidak dapat mencapai tujuan. Tentu saja, dengan catatan bahwa selama sopir itu tidak ugal-ugalan, mabuk dan melanggar rambu lalu lintas. Jika demikian, Penumpang harus memberi peringatan.

REFERENSI :

Suhada, Idad. 2014. Ilmu Sosial dasar. Bandung: Insan Mandiri.

Hidayati, Nur dan Mawardi. 2000. IAD,ISD,IBD. Bandung: Pustaka Setia.

Wahyu, Ramdani. 2007. Ilmu Sosial Dasar. Bandung: Pustaka Setia.

Kawaguchi, Hasan. Bentuk-Bentuk Pemerintahan. 3 Maret 2015. kulpulan-materi.blogspot.com/2012/02/bentuk-bentuk-pemerintahan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara